Sekolah Perijinan Indonesia

Sekolah Perijinan Indonesia

Selama satu tahun menyelenggarakan pelatihan OSS. Dan terkait kebijakan perubahan pada Isntrumen terkait perijinan. Telah memberikan begitu banyak inspirasi yang membuat Setara Media mulai memikirkan ulang dan memposisikan diri. Dalam pentingnya sebuah wadah dimana para praktisi perijinan, tukang lobby dan yang masuk dalam ekosistim tersebut. Berkumpul dan berbagi dalam sebuah warna kebersamaan. Selain nantinya akan menjadi wadah jaringan dimana semua pelaku berbasis daerah bisa mengambil peran untuk mendukung pertumbuhan investasi di Indonesia baik dari sisi lokal maupun daerah. Sebuah pengalaman yang akan membuat semua praktisi dapat meninggkatkan keahlian mereka dalam menciptakan solusi bagi para pengusaha dan investor yang bertujuan menciptakan ruang pertumbuhan di Indonesia. Salah satu hal yang menurut penulis membuat sebagian orang yang terlibat dalam pelatihan ini terpanggil untuk memulai Sekolah Perijinan Indonesia adalah sebuah persaan bersama akan kompelknya perijinan din Indonesia. Dimana menurut pengalaman kami, sistem birokrasi tidak siap untuk memberikan layanan paripurna kepada para pebisnis dan investor ini. Sehingga menyebabkan kesan yang buruk pada birokrasi Indoinesia. Sehingga dibutuhkan ruang independen dimana calon investor dapat menemukan alternatif yang benar-benar berorientasi pada layanan dan kualitas.

Solusi Investor, BKPM dan PTSP

Peran sekolah perijinan kedepann bukan sebagai wadah yang bicara teori dan kerangka kebijakan lagi. Tapi lebih pada solusi dan penyelesaian masalah komplek. Yang membuat investor merasa terabaikan. Oleh karena itu, peran praktisi yang paham lapangan sangat dibutuhkan untuk menjelaskan secara jujur kepada pemerintah dan sistem birokrasi. Apa kendala dan apa kebutuhan dari para investor. Kita sering dengar bahwa dalam beberapa wawancara sering terjadi komplain terhadap BKPM maupun PTSP bahwa sering sekali pelayanan tidak maksimal dimana penyelesaiannya berlarut-larut. Sebut saja persoalan lahan industri, sering sekali ditemukan perusahaan sudah membeli lahan untuk kegiatan pabrik, dan malah terjadi peruntukan lahan dalam RTRW tidak difungsikan sebagai tempat industri. Sehingga pembukaan pabrik akhirnya terbengkalai dan merugikan Investor. Bukan itu saja menutup kemungkinan pendapatan investasi negara. Baik nasional maupun Daerah.

Nah, jika ini dibiarkan berlarut-larut . Walaupun presiden mewacanakan secara politik gerakan membukan ruang investasi untuk produk berorientasi ekspor untuk mengurangi defisit anggaran berjalan tentu akan sia-sia. Karena birokrasi dan infrastruktur dari sistem pelayanan investasi masih berpusat pada birokrasi yang kompleks. Nah kehadiran Sekolah Perijinan Indonesia semoga bisa menjadi titik terang bagi terwujudnya cita-cita Indonesia menjadi negara ramah investasi.

Leave a Comment